JOKOWI DIBENCI, TAPI HASIL KERJANYA DINIKMATI
Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia pasca-Jokowi, satu fenomena mencolok: Presiden ke-7 itu jadi sasaran kebencian habis-habisan. Dari tuduhan dinasti politik hingga manipulasi pemilu, Jokowi digambarkan sebagai "raja boneka" yang merusak demokrasi. Media sosial dipenuhi meme sinis, unggahan marah, dan narasi konspirasi. Tapi, ironisnya, rakyat tetap menikmati hasil kerjanya sehari-hari. Jalan tol mulus, bandara canggih, listrik menyala stabil—semua itu warisan Jokowi yang tak terbantahkan.
Bayangkan saja: pagi ini, Anda melaju di Tol Trans-Jawa yang dibangun era Jokowi. Kecepatan 120 km/jam, tak ada lagi macet maut seperti dulu. Atau saat Anda naik kereta cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung, hanya 40 menit—proyek ikonik yang Jokowi gaspol meski awalnya dikritik boros. Data Kementerian PUPR mencatat, panjang jalan tol nasional melonjak dari 780 km pada 2014 menjadi 2.600 km lebih pada akhir masa jabatannya. Hasilnya? Logistik murah, ekonomi tumbuh 5% rata-rata per tahun. Siapa yang protes saat harga sembako stabil berkat infrastruktur ini?
Benci Jokowi sering lahir dari politik identitas dan oportunisme. Lawan politiknya memanfaatkan isu dinasti—Gibran jadi Wapres, Kaesang di PSI—seolah Jokowi ciptakan monarki modern. Padahal, survei Litbang Kompas (2024) tunjukkan 60% rakyat puas dengan kinerja pemerintahannya. Kebencian itu elit-sentris: aktivis hak asasi menyoroti UU Cipta Kerja yang "pro-kapitalis", tapi buruh pabrik di Bekasi justru rasakan upah naik dan lapangan kerja baru. IKN Nusantara? Proyek ambisius yang dikecam sebagai "istana gila", tapi kini jadi magnet investasi hijau, dengan ribuan hektar lahan terbuka untuk energi terbarukan.
Fenomena ini mirip "Stockholm Syndrome" politik: korban mencinta penculiknya karena manfaat nyata. Jokowi dibenci karena gaya kepemimpinannya—pragmatis, tak idealis, suka "main belakang". Tapi hasilnya? Indonesia naik kelas dari negara berkembang ke emerging economy. PDB per kapita naik 50% dalam 10 tahun, kemiskinan turun ke 9%. Bahkan kritik garis keras pun pakai IKN WiFi gratis saat demo.
Jadi, kenapa benci terus? Karena politik Indonesia masih soal narasi, bukan fakta. Jokowi pergi, tapi jejaknya abadi. Rakyat pintar: benci boleh, tapi nikmati dulu hasilnya. Saat pemilu 2029 nanti, ingat saja—jalan tol itu bukan milik partai, tapi milik kita semua.