JOKOWI MENJAGA NON BLOK - Ada satu momen dalam diplomasi Indonesia yang kini terasa seperti adegan dari zaman yang berbeda. Pada 14 Desember 2016, di Teheran, Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo duduk berhadapan dengan Pemimpin Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
Pada Mei 2023, Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi mengadakan lawatan ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Selasa (23/5). Indonesia dan Iran menandatangani Preferencial Trade Agreement (PTA). Dengan perjanjian ini, Jokowi berharap perdagangan kedua negara bisa meningkat.
Jokowi dan Raisi juga menjajaki kesepakatan bussiness-to-bussiness, investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan solusi investasi sektor migas.
Terkait teknologi sinyal perkeretaapian, Jokowi berharap Iran dan Indonesia bekerja sama dengan melakukan riset bersama alih teknologi dan perakitan atau assembly.
Pada tahun yang sama, November 2023, Jokowi-basuki duduk di Oval Office Gedung Putih, berbincang dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Dua ruang yang berbeda. Dua pusat kekuasaan yang kerap berseberangan. Dan satu pemimpin Indonesia yang diterima di keduanya.
Ketika Jokowi bertemu Ayatullah Khamenei di Teheran, situasinya adalah Iran pasca-implementasi kesepakatan nuklir 2015. Joint Comprehensive Plan of Action membuka sebagian ruang interaksi ekonomi internasional bagi Teheran.
Dalam laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, Khamenei menyambut Indonesia sebagai negara Muslim besar yang memiliki peran strategis di dunia Islam. Ia menekankan solidaritas antarnegara Muslim, terutama terkait Palestina, dan pentingnya kerja sama di tengah dinamika geopolitik global.
Bagi Indonesia, kunjungan itu bukanlah manuver ideologis, melainkan diplomasi ekonomi yang sangat pragmatis. Jokowi membawa agenda konkret: perdagangan, investasi, energi.
Indonesia menyatakan minat memperluas impor minyak mentah dari Iran serta membuka peluang kerja sama di sektor kilang dan petrokimia. Beberapa nota kesepahaman ditandatangani, mencerminkan semangat membuka pasar nontradisional dan memperluas jejaring di Timur Tengah.
Pertemuan tersebut juga menjadi simbol bahwa Indonesia dapat berbicara dengan siapa pun, tanpa harus menjadi bagian dari blok politik tertentu.
Di tengah rivalitas regional yang kompleks, Indonesia menjaga jarak dari konflik sektarian dan perebutan pengaruh, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Tujuh tahun berselang, di Washington DC, lanskap global jauh lebih bergejolak. Dunia dilanda perang di Ukraina, ketegangan di Gaza, dan kompetisi strategis Indo-Pasifik.
Dalam pertemuannya dengan Biden di Gedung Putih menjelang KTT APEC 2023, Jokowi membahas penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–AS. Fokusnya pada investasi, rantai pasok mineral kritis—khususnya nikel untuk kendaraan listrik—serta transisi energi bersih.
Isu geopolitik tetap dibicarakan, tetapi posisi Indonesia konsisten: tidak terseret menjadi bagian dari poros mana pun. Bahkan sebelumnya, dalam forum seperti KTT G20 Bali 2022, Indonesia memainkan peran sebagai tuan rumah yang menjaga ruang dialog di tengah polarisasi tajam.
Selanjutnya, Jokowi bertemu penerus Jow Biden, Donald Trump, secara bilateral pada 8 Juli 2017 di sela KTT G20 di Hamburg, Jerman. Ini adalah pertemuan pertama dan satu-satunya yang tercatat antara kedua pemimpin dalam kapasitas resmi sebagai Presiden masing-masing negara. Mereka berbicara langsung mengenai hubungan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan isu keamanan global saat itu.
Mereka juga sama-sama hadir di beberapa forum internasional lainnya seperti KTT G20 dan pertemuan lain di mana kedua pemimpin hadir di tempat yang sama, tetapi tidak semua pertemuan tersebut melibatkan pertemuan khusus bilateral satu-dengan-satu antara Jokowi dan Trump yang dibahas secara publik.
Kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik yang bertujuan memperdalam kerja sama ekonomi bilateral. Perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam hubungan perdagangan Indonesia–AS. Juga penetapan tarif impor 19% untuk Barang Indonesia ke AS.
KINI - ketika hubungan Iran dan Amerika kembali memanas dalam retorika dan konfrontasi, dua foto itu—Jokowi bersama Khamenei di Teheran dan Jokowi bersama Biden di Gedung Putih—terlihat seperti penanda dari sebuah prinsip lama yang sering diucapkan tetapi jarang benar-benar diuji: politik luar negeri bebas aktif.
Bebas bukan berarti netral tanpa sikap. Aktif bukan berarti agresif. Dalam praktiknya, bebas aktif berarti menjaga kedaulatan keputusan, membuka pintu ke semua pihak, dan menolak didikte oleh rivalitas kekuatan besar. Dalam dua pertemuan itu, Indonesia tidak sedang memilih antara Teheran atau Washington. Indonesia sedang menegaskan dirinya sendiri.
Ada ironi sejarah dalam kenyataan bahwa para pemimpin yang pernah berbincang dalam suasana formal dan penuh protokol itu kini berada di sisi yang semakin keras dalam konflik global. Namun justru di situlah makna diplomasi Indonesia menjadi relevan.
Ketika dunia terbelah, ruang dialog menjadi semakin mahal. Dan negara yang mampu berbicara dengan semua pihak memiliki nilai strategis yang unik.
Warisan terbesar dari dua pertemuan itu mungkin bukan sekadar MoU, investasi, atau angka perdagangan. Warisan itu adalah preseden: bahwa Indonesia dapat berdiri di antara kekuatan yang saling bermusuhan tanpa kehilangan martabat atau kepentingannya.
DALAM dunia yang cenderung memaksa pilihan biner — bersama kami atau melawan kami —pengalaman itu mengingatkan bahwa ada jalan lain. Jalan non-blok yang bukan nostalgia Konferensi Asia Afrika, melainkan strategi realistis bagi negara besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi yang tumbuh, dan posisi geografis yang vital.
Dari Teheran ke Washington, dari ruang pertemuan Pemimpin Tertinggi hingga Oval Office, kisah itu kini menjadi refleksi tentang kepemimpinan Indonesia yang berusaha tetap seimbang di tengah badai.
Dan mungkin, di tengah dunia yang kembali mengeras, keseimbangan semacam itulah yang paling sulit—sekaligus paling dibutuhkan. ***
Pada Mei 2023, Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi mengadakan lawatan ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Selasa (23/5). Indonesia dan Iran menandatangani Preferencial Trade Agreement (PTA). Dengan perjanjian ini, Jokowi berharap perdagangan kedua negara bisa meningkat.
Jokowi dan Raisi juga menjajaki kesepakatan bussiness-to-bussiness, investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan solusi investasi sektor migas.
Terkait teknologi sinyal perkeretaapian, Jokowi berharap Iran dan Indonesia bekerja sama dengan melakukan riset bersama alih teknologi dan perakitan atau assembly.
Pada tahun yang sama, November 2023, Jokowi-basuki duduk di Oval Office Gedung Putih, berbincang dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Dua ruang yang berbeda. Dua pusat kekuasaan yang kerap berseberangan. Dan satu pemimpin Indonesia yang diterima di keduanya.
Ketika Jokowi bertemu Ayatullah Khamenei di Teheran, situasinya adalah Iran pasca-implementasi kesepakatan nuklir 2015. Joint Comprehensive Plan of Action membuka sebagian ruang interaksi ekonomi internasional bagi Teheran.
Dalam laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, Khamenei menyambut Indonesia sebagai negara Muslim besar yang memiliki peran strategis di dunia Islam. Ia menekankan solidaritas antarnegara Muslim, terutama terkait Palestina, dan pentingnya kerja sama di tengah dinamika geopolitik global.
Bagi Indonesia, kunjungan itu bukanlah manuver ideologis, melainkan diplomasi ekonomi yang sangat pragmatis. Jokowi membawa agenda konkret: perdagangan, investasi, energi.
Indonesia menyatakan minat memperluas impor minyak mentah dari Iran serta membuka peluang kerja sama di sektor kilang dan petrokimia. Beberapa nota kesepahaman ditandatangani, mencerminkan semangat membuka pasar nontradisional dan memperluas jejaring di Timur Tengah.
Pertemuan tersebut juga menjadi simbol bahwa Indonesia dapat berbicara dengan siapa pun, tanpa harus menjadi bagian dari blok politik tertentu.
Di tengah rivalitas regional yang kompleks, Indonesia menjaga jarak dari konflik sektarian dan perebutan pengaruh, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Tujuh tahun berselang, di Washington DC, lanskap global jauh lebih bergejolak. Dunia dilanda perang di Ukraina, ketegangan di Gaza, dan kompetisi strategis Indo-Pasifik.
Dalam pertemuannya dengan Biden di Gedung Putih menjelang KTT APEC 2023, Jokowi membahas penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–AS. Fokusnya pada investasi, rantai pasok mineral kritis—khususnya nikel untuk kendaraan listrik—serta transisi energi bersih.
Isu geopolitik tetap dibicarakan, tetapi posisi Indonesia konsisten: tidak terseret menjadi bagian dari poros mana pun. Bahkan sebelumnya, dalam forum seperti KTT G20 Bali 2022, Indonesia memainkan peran sebagai tuan rumah yang menjaga ruang dialog di tengah polarisasi tajam.
Selanjutnya, Jokowi bertemu penerus Jow Biden, Donald Trump, secara bilateral pada 8 Juli 2017 di sela KTT G20 di Hamburg, Jerman. Ini adalah pertemuan pertama dan satu-satunya yang tercatat antara kedua pemimpin dalam kapasitas resmi sebagai Presiden masing-masing negara. Mereka berbicara langsung mengenai hubungan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan isu keamanan global saat itu.
Mereka juga sama-sama hadir di beberapa forum internasional lainnya seperti KTT G20 dan pertemuan lain di mana kedua pemimpin hadir di tempat yang sama, tetapi tidak semua pertemuan tersebut melibatkan pertemuan khusus bilateral satu-dengan-satu antara Jokowi dan Trump yang dibahas secara publik.
Kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik yang bertujuan memperdalam kerja sama ekonomi bilateral. Perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam hubungan perdagangan Indonesia–AS. Juga penetapan tarif impor 19% untuk Barang Indonesia ke AS.
KINI - ketika hubungan Iran dan Amerika kembali memanas dalam retorika dan konfrontasi, dua foto itu—Jokowi bersama Khamenei di Teheran dan Jokowi bersama Biden di Gedung Putih—terlihat seperti penanda dari sebuah prinsip lama yang sering diucapkan tetapi jarang benar-benar diuji: politik luar negeri bebas aktif.
Bebas bukan berarti netral tanpa sikap. Aktif bukan berarti agresif. Dalam praktiknya, bebas aktif berarti menjaga kedaulatan keputusan, membuka pintu ke semua pihak, dan menolak didikte oleh rivalitas kekuatan besar. Dalam dua pertemuan itu, Indonesia tidak sedang memilih antara Teheran atau Washington. Indonesia sedang menegaskan dirinya sendiri.
Ada ironi sejarah dalam kenyataan bahwa para pemimpin yang pernah berbincang dalam suasana formal dan penuh protokol itu kini berada di sisi yang semakin keras dalam konflik global. Namun justru di situlah makna diplomasi Indonesia menjadi relevan.
Ketika dunia terbelah, ruang dialog menjadi semakin mahal. Dan negara yang mampu berbicara dengan semua pihak memiliki nilai strategis yang unik.
Warisan terbesar dari dua pertemuan itu mungkin bukan sekadar MoU, investasi, atau angka perdagangan. Warisan itu adalah preseden: bahwa Indonesia dapat berdiri di antara kekuatan yang saling bermusuhan tanpa kehilangan martabat atau kepentingannya.
DALAM dunia yang cenderung memaksa pilihan biner — bersama kami atau melawan kami —pengalaman itu mengingatkan bahwa ada jalan lain. Jalan non-blok yang bukan nostalgia Konferensi Asia Afrika, melainkan strategi realistis bagi negara besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi yang tumbuh, dan posisi geografis yang vital.
Dari Teheran ke Washington, dari ruang pertemuan Pemimpin Tertinggi hingga Oval Office, kisah itu kini menjadi refleksi tentang kepemimpinan Indonesia yang berusaha tetap seimbang di tengah badai.
Dan mungkin, di tengah dunia yang kembali mengeras, keseimbangan semacam itulah yang paling sulit—sekaligus paling dibutuhkan. ***